Yogyakarta, 25 Mei 2026 - Fakultas Ilmu Pendidikan (FIP) Universitas Negeri Yogyakarta bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menyelenggarakan Workshop Pemberdayaan BUMDes dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) Tahun 2026 di Yogyakarta, Senin (25/5). Kegiatan ini diikuti oleh sekitar 100 peserta yang terdiri atas pengelola Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dan pengurus Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) dari Kabupaten Bantul dan Kabupaten Sleman.
Workshop ini merupakan bagian dari program penguatan kapasitas kelembagaan ekonomi desa yang dilaksanakan melalui kerja sama antara Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Yogyakarta. Tahun 2026 menjadi tahun ketiga pelaksanaan program pendampingan dan pemberdayaan BUMDes yang dipercayakan kepada Departemen Pendidikan Nonformal FIP UNY sebagai mitra strategis dalam pengembangan kapasitas sumber daya manusia dan kelembagaan ekonomi desa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan wilayah sekitarnya.
Kegiatan diawali dengan sambutan dari Wakil Dekan Bidang Perencanaan, Keuangan, Umum, Sumber Daya, dan Usaha (PKUSD) FIP UNY, Dr. Agus Basuki, M.Pd. Dalam sambutannya, beliau menegaskan bahwa penguatan BUMDes dan KDMP tidak hanya membutuhkan dukungan regulasi dan pendanaan, tetapi juga peningkatan kapasitas sumber daya manusia yang mengelolanya.
“Perguruan tinggi memiliki peran strategis dalam mendampingi dan mengembangkan kapasitas sumber daya manusia desa agar mampu mengelola potensi ekonomi secara optimal melalui BUMDes maupun KDMP. Sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan masyarakat menjadi kunci dalam mewujudkan kemandirian ekonomi desa,” ungkapnya.
Workshop kemudian dibuka secara resmi oleh Taukhid, S.E., M.Sc.IB., M.B.A., Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam sambutannya, beliau menyampaikan bahwa desa memiliki peran penting sebagai fondasi pembangunan nasional. Oleh karena itu, penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui BUMDes dan KDMP perlu terus didorong agar mampu menjadi motor penggerak ekonomi masyarakat sekaligus mendukung pemanfaatan berbagai sumber pembiayaan secara produktif dan berkelanjutan.
Materi pertama disampaikan oleh Rama Trisuladana, Pengawas Koperasi Madya Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Bantul. Dalam paparannya, peserta memperoleh pemahaman mengenai konsep, prinsip, dan strategi pengembangan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) sebagai instrumen penguatan ekonomi berbasis masyarakat yang diharapkan mampu memperluas akses ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga desa.
Materi berikutnya disampaikan oleh Siska Wulandari, Kepala Seksi Pengembangan Potensi Masyarakat Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan Kabupaten Sleman. Beliau menjelaskan berbagai strategi pengembangan dan pemberdayaan BUMDes, mulai dari identifikasi potensi desa, penguatan tata kelola kelembagaan, hingga pengembangan unit usaha yang adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan perkembangan ekonomi lokal.
Pada sesi ketiga, Eko Yudhi Prastowo dari Direktorat Kerjasama Pendanaan dan Pembiayaan Pusat Investasi Pemerintah (PIP) memaparkan berbagai peluang pembiayaan yang dapat diakses oleh BUMDes dan KDMP. Materi ini memberikan wawasan kepada peserta mengenai alternatif sumber pendanaan, mekanisme pengajuan, serta strategi pengelolaan pembiayaan untuk mendukung pengembangan usaha desa yang produktif dan berkelanjutan.
Sebagai bagian dari penguatan kapasitas teknis, peserta juga mendapatkan materi mengenai tata kelola BUMDes dan KDMP yang disampaikan oleh Dr. Tristanti, M.Pd. dan Dr. Fitta Ummaya Santi, M.Pd. dari FIP UNY. Materi ini menitikberatkan pada aspek perencanaan program, pengorganisasian kelembagaan, pengelolaan administrasi dan keuangan, serta pengembangan sumber daya manusia sebagai fondasi bagi terciptanya tata kelola organisasi yang profesional dan akuntabel.
Antusiasme peserta terlihat sepanjang kegiatan, terutama pada sesi diskusi dan berbagi pengalaman yang membahas berbagai tantangan dan praktik baik dalam pengelolaan BUMDes maupun KDMP. Forum ini menjadi ruang pembelajaran bersama yang mempertemukan pengelola lembaga ekonomi desa dengan akademisi dan praktisi untuk menemukan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi di lapangan.
Kegiatan ini sejalan dengan upaya pencapaian Sustainable Development Goals (SDGs) Desa, khususnya SDGs Desa 1 (Desa Tanpa Kemiskinan), SDGs Desa 8 (Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata), SDGs Desa 17 (Kemitraan untuk Pembangunan Desa), dan SDGs Desa 18 (Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif). Melalui penguatan kapasitas kelembagaan, peningkatan kompetensi pengelola, serta perluasan akses terhadap pembiayaan dan kemitraan, BUMDes dan KDMP diharapkan mampu menjadi penggerak utama pembangunan ekonomi desa yang inklusif, mandiri, dan berkelanjutan.
Melalui workshop ini, FIP UNY dan Kementerian Keuangan Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus mendukung penguatan kelembagaan ekonomi desa melalui pendidikan, pendampingan, dan kolaborasi multipihak. Diharapkan program yang telah berjalan selama tiga tahun ini dapat memberikan dampak nyata dalam meningkatkan kapasitas BUMDes dan KDMP sebagai pilar pembangunan ekonomi masyarakat desa di Daerah Istimewa Yogyakarta dan wilayah sekitarnya. (akh)